POLITIK PEREMPUAN MENUJU PEMILU 2009 (ditengah panasnya suhu penjaringan Caleg Oleh : Nensy Suryati S.Pd.)

Sekretaris Harian Ikatan Wanita Minang (IWM) Kota Batam

 

Adanya peraturan Pemilu yang mengatur keterwakilan  perempuan (women representativeness) dengan quota 30%  dalam kancah politik Indonesia merupakan suatu langkah maju bagi kemajuan kaum perempuan Indonesia. Jalan untuk mengembangkan diri mulai terbuka makin lebar. Berbagai respon pun muncul atas peraturan tersebut. Peraturan ini tidak serta merta mendapat sambutan yang baik dari keseluruhan kaum perempuan itu sendiri. Ada yang bergairah menyikapi peraturan ini, adrenalin politiknya menggelora melahirkan tindakan-tindakan progresif. Sebaliknya ada yang menanggapi  dengan dingin, Apakah ini nantinya bukan sekadar alat untuk pemanfaatan genjotan perolehan suara (vote getter) bagi partai politik.

Pertanyaan pertama yang muncul di pikiran penulis sebagai seorang perempuan adalah: Apakah kaum maskulin yang cendrung  menganggap politik sebagai domain kelelakian,  rela jika kursi empuk yang mereka dambakan dalam politik ‘dirampas’ oleh perempuan? Diakui atau tidak,  ego lelaki yang didukung budaya paternalis yang mengakar terkadang memosisikan diri sebagai orang yang lebih. Apalagi, kaum bapak yang sudah dititel sebagai pemimpin dalam keluarga membuat mereka terkadang arogan dengan ‘title’ mereka tersebut.

Kiprah Perempuan dalam Politik

Sebenarnya telah banyak contoh-contoh keberhasilan perempuan dalam berbagai bidang. Di Indonesia,  berbagai posisi penting di sektor pemerintahan sudah tidak lagi tabu dijabat oleh perempuan. Beberapa mentri dengan posisi sangat penting dipegang perempuan. Seperti dalam kabinet Indonesia sekarang ini Mentri Perdagangan Marie Pangestu, dan Mentri Keuangan Sri Mulyani. Mereka adalah perempuan-perempuan yang berpengaruh besar terhadap kebijakan-kebijakan ekonomi tanah air. Lebih dari itu, Indonesia bahkan sudah pernah dipimpin oleh presiden perempuan, Megawati Soekarno Putri, meskipun kepemimpinan Megawati dinilai belum cukup mewarnai kancah politik tanah air, malah mengundang kontroversial. Kepemimpinannya relative pendek, sehingga masyarakat belum bisa menjudge keberhasilan ataupun kegagalan kepemimpinannya secara lebih kasat mata.

Di tingkat internasional, cukup banyak perempuan pemimpin yang  tercatat sepanjang sejarah. Margareth Thatcher seorang perdana mentri di Great Britain/United Kingdom pada tahun 1979-1990 terkenal dan disegani dunia dengan sebutan wanita bertangan besi (iron lady) dalam ’kesangarannya’ menentang komunimisme.  Presiden Filipina Corazon Aquino (1986-1992) tercatat sebagai wanita Asia pertama yang tampil sebagai presiden di dunia. Setelah satu periode kursi kepresiden Filipina diduduki laki-laki, Yoseph Estrada, tahun 2004-sekarang Filipina kembali dipimpin oleh presiden perempuan, Gloria Macapagal-Arroyo. Di Pakistan, Benazir Bhutto  adalah perempuan pertama yang memimpin Negara muslim di masa pasca-kolonial. Tokoh perempuan yang kharismatik ini terpilih menjadi Perdana Mentri Pakistan (1988), meskipun 20 bulan kemudian digulingkan, namun berhasil terpilih kembali pada tahun 1993. Namur, nasib buruk menimpanya, Benazir terbunuh pada 27 Desember 2007 dalam sebuah insiden penembakan atas dirinya dalam rangka kampanye Pemilihan Umum di awal 2008. Tak kalah lagi dengan gebrakan presiden Chili, Michelle Bachelet (2006-sekarang) dengan komitmen kesetaraan gender, sesaat setelah dinyatakan menang, Michelle langsung membentuk kabinetnya dengan komposisi fifty-fifty antara laki-laki dan perempuan, yakni dengan komposisi 10 laki-laki dan 10 perempuan.

Perempuan-perempuan tersebut adalah perempuan tangguh yang menjadi pemimpin karena dipilih rakyat dan karena perjuangan mereka, bukan karena hadiah garis keturunan seperti ratu ataupun putrid-putri raja.

Beberapa contoh pemimpin perempuan dunia di atas, hendaknya dapat membuat perempuan Indonesia bangun. Tidak lagi mau dininabobokan dengan segala bentuk konsumerisme,  hidonisme ataupun kapitalisme. Perempuan yang melek politik, melek dari pemikiran-pemikiran konvensional yang selama ini masih didoktrin ataupun mendoktrin diri sebagai orang yang dinomorduakan (second people). Tentu saja dengan menunjukkan capability dan daya juang (struggle) yang maksimal sehingga dapat merealisasikan keterwakilan 30% perempuan dalam kancah politik  tanah air dalam posisi jadi, bukan hanya sebagai pelengkap persyaratan semata.

Strategi

Ada beberapa strategi yang dapat di lakukakn perempuan untuk bisa eksis dalam kancah politik di tanah air.

Pertama, perempuan harus makin mengasah kepekaan politik (political sense). Caranya melalui pendidikan politik dalam  transformasi politik berbasis ilmu pengetahuan. Perempuan  tidak lagi bermalas-malasan membaca buku-buku ilmu politik atau pun berita-berita yang menyangkut politik. Membuka mata membuka telinga terhadap hal-hal yang berbau politik Tidak hanya terbatas pada politik tanah air saja tetapi juga politik luar negeri, yang tentu saja setelah melalui filterisasi. Dengan kata lain perempuan harus melek politik.

Kedua, perempuan harus mampu membangun komunikasi yang menyeluruh (vertical-horizontal-diagonal ) baik  secara verbal maupun nonverbal. Dalam hal ini perempuan harus berani  ‘menjual diri’ melalui dialog, komunikasi ditengah-tengah masyarakat / kelompok masyarakat ataupun melalui tulisan-tulisan di media massa.

Ketiga, Perempuan harus berani melakukan penawaran politik (political bargaining) di partai politik yang menjadi kendaraannya. Ketika seorang perempuan sudah duduk di kepengurusan  partai politik, ia harus punya nilai tawar dan nilai jual untuk menuju kursi legislative. Karena kursi legislative adalah tempat yang tepat untuk menyalurkan dan mewujudkan berbagai aspirasi secara langsung (politic in action). Maukah partai yang menjadi kendaraan politik tersebut menempatkan keterwakilan 30% perempuan pada posisi jadi? Meskipun secara kuantitatif jumlah perempuan lebih banyak dibanding laki-laki, namun tidak banyak perempuan yang benar-benar mau dan mampu berkompetisi di kancah perpolitikan. Perempuan jangan mau di dijadikan ajang uji coba ataupun alat untuk perolehan suara (vote getter) bagi partai politik, karena  diketahui pemilih perempuan presentasenya lebih besar daripada pemilih laki-laki.

Peranan Perempuan dalam Politik

Jangan pernah mengecilkan arti perempuan dalam ranah politik. Perempuan sebagai kaum feminis diyakini dapat menjadi cooler maupun refreshner di tengah panasnya suhu politik Mengembalikan kepercayaam masyarakat yang tengah dilanda krisis terhadap berbagai elemen politik selama ini. Perempuan sebagai softener, di tengah kerasnya politik yang penuh dengan tricks (tipuan-tipuan) diharapkan dapat meminimalisir kejahatan-kejahatan politik yang secara kasat mata didominasi laki-laki. Naluri keibuan seorang perempuan dalam bertindak cendrung melakukan pengkajian yang lebih dalam terhadap suatu tindakan dan akibatnya. Sifat perempuan yang lebih teliti dan hati-hati dapat menjadi perisai terhadap niat-niat kejahatan.

Sekaranglah saatnya, untuk mewujudkan hak-hak politik perempuan yang selama ini terabaikan , jangan hanya jadi penonton. Ayo,  menjadi pemain!. Pemain dalam pertarungan politik 2009.

 

 

 

 

 


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: