OB akan dibubarkan Bubar

Rencana pembubaran Otorita Batam dan pengalihan seluruh asetnya ke dalam Badan Pengusahaan Kawasan diyakini tidak akan mengganggu investasi dan upaya mendatangkan investor baru ke Batam. Karena tugas dan wewenang yang selama ini diemban OB otomatis akan jadi tanggungan Badan Pengusahaan Kawasan.

”Sesuai konsep RPP FTZ yang sudah sama-sama kita usulkan ke pusat, termasuk yang sudah disepakati Pemko dan OB, Batam nanti akan lebih maju. Batam akan kembali seperti dulu lagi. Pokoknya ini sesuatu yang sangat positif buat Batam,” ujar Gubernur Kepri Ismeth Abdullah menjawab sebagaimana dikutip dari Batam Pos, tadi malam.           

Menurut mantan Ketua Otorita Batam ini, berbagai insentif mulai dari bea masuk, PPN dan PPnBM sampai keimigrasian dan pengurusan bebagai perizinan investasi akan lebih dipermudah.      

’’Dampaknya bisa dilihat, RPP FTZ belum diteken, sudah ada 22 PMA yang menyatakan komitmennya untuk masuk maupun perluasan investasi,” tutur Ismeth yang bakal menjabat Ketua Dewan Kawasan FTZ Batam.

Ditanya soal nasib pegawai setelah OB bubar, Ismeth mengatakan memang nantinya tidak semua pegawai Otorita Batam langsung duduk di badan pengelolaan kawasan. Sebab, personel yang akan duduk di badan pengelolaan akan ditentukan dewan kawasan.

”Sedangkan personel dewan kawasan akan diusulkan DPRD Provinsi bersama-sama dengan pemerintah provinsi. Mana nanti yang layak ataupun cocok ditempatkan ke badan pengelolaan, tentu akan dialihkan ke sana,” terang Ismeth.

Namun Ismeth juga mengemukakan bahwa dengan terbentuknya badan pengelolaan kawasan, tidak serta-merta OB akan bubar. Karena OB merupakan badan bentukan Presiden melalui Keppres. Kalau Presiden menilainya masih perlu dipertahankan, maka OB tentu akan masih berdiri dan tugasnya akan membantu Pemko Batam. ’’Kan sudah ada dalam UU No 53 bahwa OB akan membantu tugas-tugas Pemko dalam membangun Batam,” tambah Ismeth.

Senada dengan Ismeth, Kepala Badan Penanaman Modal Kota Batam mengatakan pembubaan OB tidak akan menganggu investasi di Batam. ”Kalau itu memang terjadi, kita nggak perlu risau dan gelisahlah. Pemerintah pusat dalam membuat keputusan sudah pasti melihat pertimbangan dari berbagai sudut. Tugas-tugas mendatangkan investor yang selama ini dijalankan OB akan beralih kepada Badan Pengusahaan Kawasan. Begitu juga dengan perizinan dan lain-lain,” kata Syuzairi, Rabu (15/8) kemarin.

Menurut dia, rencana pemerintah pusat itu sebaiknya tidak dijadikan polemik di daerah. ”Serahkan saja pada pemerintah pusat. OB kan lembaga pusat. Justru kalau rencana ini kita jadikan polemik, terlebih jika unsur politik sudah masuk, akan jadi kontraproduktif dengan rencana penerapan kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas. Investor akan melihat ini sebagai gonjang-ganjing dan ketidakpastian. Biarlah keputusan pemerintah (pusat) itu jadi sebuah kepastian bagi kita semua,” katanya.

Jika yang dirisaukan itu adalah masalah masa depan pegawai OB, menurut Syuzairi, sebenarnya hal itu tidak perlu terjadi. Sebab para pegawai tersebut adalah pegawai sejumlah departemen, seperti Departemen Dalam Negeri, Departemen Pekrjaan Umum, BPPT dan sebagainya. ”Mereka bisa kembali ke departemennya atau disebarkan di Pemerintah Provinsi Kepri dan pemerintah kota dan kabupaten di Kepri,” katanya.
PP Diteken
Peraturan Pemerintah (PP) tentang Free Trade Zone (FTZ) bakal diteken Presiden. Wakil Ketua Bidang Perdagangan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Kepri Abdullah Gosse mengatakan, berdasarkan informasi yang ia peroleh dari Sekretariat Negara dan beberapa anggota Tim Nasional Kawasan Ekonomi Khusus, PP FTZ Batam bakal diteken Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono tadi malam (Rabu, red) (15/8) atau Kamis (16/8) hari ini. Optimisme PP FTZ bakal segera diteken, karena rapat terakhir yang membahas Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) telah usai digelar di Sekretariat Kabinet (Sekab) Jakarta, Kamis (9/8) lalu.
”RPP yang bakal menjadi PP FTZ Batam itu telah dibahas dalam rapat terakhir di Sekab tanggal 9 Agustus lalu. Jadi, PP SEZ ini bakal segera diteken Presiden dan diterbitkan sebelum tanggal 17 Agustus. Melihat hal itu, mungkin saja PP FTZ bakal diteken Presiden hari ini (malam) atau tanggal 16 Agustus,” ujarnya. Pria yang ikut dalam monitoring RPP dan PP FTZ itu melanjutkan, dalam rapat terakhir tersebut dihadiri oleh kalangan terbatas.

Adapun yang ikut hadir dalam rapat di Seskab tanggal 9 Agustus silam, tambahnya, yaitu Timnas KEK, menteri terkait, Gubernur Kepri, Ketua OB, Wali Kota Batam dan  Ketua DPRD Kota Batam. Menurutnya, ada perbedaan antara PP FTZ Batam dengan PP FTZ Karimun dan PP FTZ Bintan.

”Nantinya, memang PP FTZ Batam akan berbeda dengan PP FTZ Karimun dan FTZ Bintan. Perbedaan PP FTZ Batam dengan FTZ Karimun dan Bintan adalah FTZ Batam bersifat menyeluruh dan ada kelembagaan, yakni Badan Pengelolaan Kawasan di Batam.

Ketika ditanya isi PP FTZ, Gosse menjelaskan, di dalam PP SEZ itu akan memuat sebanyak 3 Bab, yakni Bab I tentang Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Bab II tentang Peraturan Peralihan dan Bab III tentang Penutup. ”Setiap Bab PP FTZ itu masih memuat pasal-pasal,” ungkapnya. Bab I, kata dia, meliputi Pasal 1 tentang Status FTZ Batam dan jangka waktu 70 tahun yang meliputi Batam, Rempang, Galang, Galang Baru, Tonton, Setokok dan Nipah. Bab I pasal 2 tentang kegiatan ekonomi, industri, maritim dan lain-lain diatur dalam PP.

Bab II tentang Peraturan Peralihan isinya meliputi pasal, yakni pasal 3 dan pasal 4. Pasal 3 ayat 1 Bab II, imbuhnya, menyangkut status OB dan Pemko yang berjalan di masa transisi sampai dengan 31 Desember 2007. ”Meski, belum tentu masa transisi itu bisa diselesaikan hingga 31 Desember 2008 mendatang,” tambahnya. Pasal 3 ayat 2 pada Bab II, tambahnya, mengatur tentang perubahan OB menjadi Badan Pengelola Kawasan. ”Dengan demikian, OB cuma akan berubah baju saja,” tambahnya.

Pasal 4 pada Bab II, lanjutnya, isinya meliputi penyerahan aset OB ke Badan Pengelola Kawasan. ”Di pasal 4 di Bab II itu juga disebutkan penyerahan aset dari OB ke Pemko akan diatur UU,” terangnya. Bagaimana dengan Bab III? Gosse menjelaskan, Bab III adalah penutupan yang meliputi Pasal 5 tentang kewenangan OB diserahkan ke Badan Pengelola Kawasan dan lain-lain.

Ketika disinggung tentang peran pusat dalam kelembagaan Dewan Pengelola Kawasan, Gosse menjelaskan, pusat tetap diikutsertakan untuk mencegah terjadinya tumpang tindih dalam implementasi di lapangan. ”Kepentingan pusat di Dewan Pengelola Kawasan bisa melalui Dirjen yang ditempatkan menjadi Anggota Dewan Pengelola Kawasan. Tapi, Ketua Dewan Pengelola Kawasan itu tetap dipegang Gubernur,” pungkasnya.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: