Hearing dengan LPJKD Panas

Jakarta Kuasai Proyek Dompak
Sabtu, 15 Maret 2008
TANJUNGPINANG-Sedikitnya 11 dari 20 paket proyek pembangunan pusat pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) di Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang telah selesai dilelang. Pemenang tender sebagian besar adalah kontraktor atau perusahaan asal Jakarta.Kontrak pengerjaan proyek-proyek yang didanai dari APBD Kepri secara tahun jamak (multiyears) itu telah diteken sejak 15 Desember 2007 lalu. Total nilai ke-11 proyek yang telah selesai dilelang mencapai Rp1,513 triliun. Sedangkan total nilai proyek pembangunan pusat pemerintahan di Dompak adalah Rp1,9 triliun. Pembangunan pusat pemerintahan secara multiyears ini dituangkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Kepri Nomor 14 Tahun 2007.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepri Ismanullah mengatakan proses lelang proyek-proyek itu telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Para pemenang tender, kata Ismanullah, memenuhi segala persyaratan yang ditetapkan dan dinilai paling layak oleh panitia lelang mengerjakan proyek-proyek multiyears pembangunan Pulau Dompak.

“Proses lelang yang kita lakukan pada saat itu terbuka untuk umum dengan melalui berbagai tahapan, salah satunya melalui prakualifikasi. Memang tidak ada perusahaan lokal dapat, karena tidak satupun perusahaan lokal yang lolos prakualifikasi,” kata Ismanullah usai rapat dengar pendapat (hearing) Komisi III DPRD Kepri membahas pembangunan Dompak di Gedung DPRD Kepri, Tanjungpinang, Jumat (14/3).

Kendati dikuasai kontraktor-kontraktor luar Kepri, kata Ismanullah, kontraktor lokal masih tetap dimungkinkan untuk ikut berpartisipasi dengan menjadi sub-kontraktor. Caranya, kata dia, kontraktor lokal bisa mendatangi langsung pemenang tender tersebut untuk mendapatkan pekerjaan yang bisa disubkontrakkan.

“Subkon bisa dilakukan, tapi tidak bisa seluruhnya, melainkan hanya untuk pekerjaan tertentu saja. Bagi yang mau subkon langsung saja datangi perusahaan-perusahaan bersangkutan, atau bisa melalui perantara (Dinas) PU. Namun, mengenai negosiasi harga diputuskan antara perusahaan pemegang kontrak dengan perusahaan subkon bersangkutan. Dan tanggung jawab subkon berada di tangan perusahaan pemegang kontrak,” katanya.

11 paket pekerjaan yang sudah selesai dilelang adalah proyek pembangunan jembatan Pindo (Tanjungpinang-Dompak) senilai Rp236,637 miliar. Proyek ini dimenangkan oleh PT Nindya Karya (Persero), Jakarta. Kemudian, pembangunan jalan utama senilai Rp187,099 miliar dimenangkan PT Duta Graha Indah, Jakarta.

Proyek pembangunan jalan penghubung Pulau Dompak senilai Rp48,388 miliar dimenangkan PT Tamako Raya Perdana, Pekanbaru, pembangunan jalan lokal di Pulau Dompak sebesar Rp54,706 miliar jatuh ke PT Propelat asal Bandung.

Selanjutnya, proyek paling besar yakni pembangunan Kantor Gubernur, Dinas, Badan dan Kantor di lingkungan Pemprov Kepri dimenangkan oleh PT Jaya Konstruksi Manggala, Jakarta. Nilai proyek yang dimenangkan oleh perusahaan yang disebut memiliki cabang di Batam ini mencapai Rp258,380 miliar.

PT Pembangunan Perumahan (PP), Jakarta kebagian dua proyek, yaitu pembangunan gedung DPRD Provinsi Kepri senilai Rp64,144 miliar dan kampus Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) sebesar Rp45,165 miliar. Sedangkan proyek pembangunan masjid raya dan Islamic Centre senilai Rp102,030 miliar dimenangkan oleh PT Waskita Karya, Jakarta.

Adapun untuk pembangunan RSUD Kepri akan dilaksanakan PT Duta Graha Indah, Jakarta dengan nilai kontrak Rp132,938 miliar, dan proyek pemotongan bukit (obstacle) di Bandara Kijang akan dilakukan oleh PT Alam Baringin Mas, Jakarta  dengan milai Rp58 miliar.

Terakhir, proyek finishing kantor Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kepri yang berada di Batam Centre, Batam, akan dikerjakan oleh PT Hutama Karya (Persero), Jakarta. Biaya penyelesaian akhir gedung yang letaknya persis di belakang Asrama Haji Batam ini mencapai Rp32,977 miliar.

Proses Lelang Diduga KKN

Sementara itu hearing Komisi III DPRD membahas pembangunan pusat pemerintahan Provinsi Kepri kemarin berlangsung alot dan panas. Hearing yang dilakukan atas permintaan Lembaga Pengkajian Jasa Konstruksi Daerah (LPJKD) Kepri ini dihadiri langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kepri Eddy Wijaya.

Selain Eddy, seluruh kepala dinas dan biro yang terlibat langsung dalam proyek pembangunan Pulau Dompak juga hadir. Mereka adalah Kepala Dinas PU Ismanullah, Kepala Dinas Pendidikan Ibnu Maja, Kepala Dinas Pendapatan Daerah Amhar Ismail, Kepala Dinas Perhubungan Azibar, Asisten Tata Praja Tengku Mukhtaruddin, Kepala Biro Hukum Muhammad Nur, Kepala Biro Ekonomi Lamidi, Kepala Biro Pemerintahan Yusneli, dan lain-lain.

Sedangkan rombongan dari LPJKD Kepri terdiri atas berbagai profesi, seperti PII (Persatuan Insinyur Indonesia), Gabpeknas, Akaindo, Afta Indonesia, Aspekindo dan Pati.

Ketegangan dipicu oleh Ismanullah yang mempertanyakan kelayakan LKPJD Kepri ikut menghadiri hearing membahas Perda Nomor 14 tersebut ketika hearing baru dibuka oleh Ketua Komisi III Lis Darmansyah. Bahkan Ismanullah juga minta kepada pengurus LPJKD untuk menjelaskan fungsi dan wewenang LPJKD kepada peserta hearing.

Mendapat pertanyaan tersebut, Suparman langsung melakukan interupsi dan mengancam akan melakukan walk out jika LPJKD dan asosiasi dinilai tidak layak mengikuti atau berdiskusi tentang Perda No 14. “Kalau kami dirasa tidak layak untuk ikut rapat ini mending kami semua keluar saja,”ujar Ketua Gabpeknas Kepri ini.

Namun Lis Darmansyah berhasil menengahi sehingga hearing tetap berlanjut. Akan tetapi, ketegangan kembali muncul saat Maraden Purba dan Apkomatek terlibat adu argumen dengan Lis di pertengahan hearing.

Adu argumen bermula ketika Maraden mempertanyakan kepada Komisi III apakah bisa mempertangungjawabkan kelanjutan pembangunan Dompak setelah nantinya tidak duduk lagi di DPRD Kepri. “Kalau nanti bapak (Lis dan anggotanya-red) tidak terpilih lagi, apakah bapak bertanggung jawab terhadap proses kelanjutan pembangunan Dompak?” tanya Maraden.

Dengan nada meninggi Lis kemudian menjawab, “Saya minta saudara tidak menggiring materi rapat ini ke dalam ranah politik.”

Hearing semakin tegang ketika Ketua Gabpeknas Kepri Suparman dipersilahkan memberikan tangggapnnya seputar pembangunan Dompak. Dengan lugas Suparman menyatakan bahwa pembangunan Dompak sangat tidak transparan dan menduga diwarnai praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Hal itu terjadi mulai dari proses penetapan Dompak hingga proses pembangunanya. Untuk itu, dia minta agar Pemprov Kepri berpatokan kepada undang-undang yang ada dan transparan dalam melakukan pembangunan Dompak.

Sementara itu, Junaidi, Sekretaris LPJKD Kepri dalam kesempatan itu meminta agar Pemerintah Kepri dapat melibatkan kontraktor lokal dalam proses pembangunan Pulau Dompak. “Selama ini kami dari LPJKD Kepri merasa selalu ditinggalkan oleh pemerintah. Mestinya di dalam perda tersebut dapat dibunyikan kerja sama dengan kontraktor lokal,” katanya yang terkesan menguasai jalannya hearing dengan membatasi peserta lain bertanya.

Sekdaprov Kepri Eddy Wijaya, mengemukakan selaku ketua tim koordinasi, ia akan memantau semua rancangan yang akan dikerjakan sedangkan tanggung jawab teknis tetap berada di masing-masing SKPD selaku owner pemegang dana. “Untuk diketahui saat ini Pemprov Kepri sedang menyiapkan satu ruko yang akan dijadikan sebagai pusat informasi masalah pembangunan ibukota  Kepri di Pulau Dompak, agar semua elemen dapat mengakses serta memantau langsung mega proyek tersebut,” kata Eddy.

Tengku Mukhtaruddin menambahkan penyusunan Perda No 14 Tahun 2007 sudah melalui tahapan yang berliku, termasuk didahului dengan studi banding ke beberapa daerah. “Proses telah memenuhi ketentuan yang berlaku,”ujarnya.

Ia berjanji akan mengakomodir masukan dan kritikan LPJKD dengan melakukan pertemuan untuk membahas proses pembangunan Pulau Dompak. “Ini agar terjalin komunikasi timbal balik,” ujarnya.

Lis Darmansyah juga berjanji akan kembali mengundang LPJKD Kepri untuk membahas hal-hal lain yang masih belum tuntas dalam hearing kemarin.

Usai hearing, Suparman kembali mengatakan bahwa proses pelelangan proyek-proyek pembangunan Dompak sudah diatur sedemikian rupa untuk memenangkan kontraktor tertentu. Hal itu, kata Suparman, antara lain bisa dilihat dari proses lelang tersebut yang  terkesan terlalu tergesa-gesa atau dipaksakan. ”Ini sangat ironis dan disayangkan, mestinya dapat disikapi bersama dengan niat yang jujur,” katanya.

Menurutnya, terlihat jelas pada saat pelelangan terjadi pembohongan publik, dengan tidak samanya tahapan pengumuman lelang dengan berita acara lelang. “Seperti contoh tanggal pelaksanaan aanwidzing dalam proses lelang disebutkan tanggal 3 September, namun ternyata dalam berita acara lelang  anwizing  tersebut dilakukan tanggal 6 September 2007.”

Suparman menambahkan Perda No 14 tidak mengakomodir dengan baik dan benar dalam mengadopsi UU No 10 tentang pembuatan perundang–undangan. “Nyatanya acuan hukumnya tidak diperhatikan dimana sangat disayangkan pernyataan yang mengatakan semua sudah lengkap dalam perda tersebut,” ujarnya.

Namun Kepala Biro Hukum Kepri M Nur membantahnya. Nur mengatakan Perda No 14 hanya mengatur hal-hal yang pokok dalam pembangunan Pulau Dompak. “Ini sebetulnya hanya bagaimana menetapkan komitmen. Hal-hal teknis yang ditetapkan tidak menyampingkan hal lainnya,“ ujarnya. (sm/bs/mm/ez)

 

Proyek Pembangunan Dompak


Proyek                            Nilai        Pemenang


Jembatan Pindo                    Rp236,637 M      PT Nindya Karya
Jalan utama                         Rp187,099 M      PT Duta Graha Indah
Jalan penghubung                Rp48,388 M        PT Tamako Raya Perdana
Jalan lokal                           Rp54,706 M        PT Propelat
Kantor Gubernur                  Rp258,38 M        PT Jaya Konstruksi Manggala
Gedung DPRD                      Rp64,144 M        PT Pembangunan Perumahan
Kampus UMRAH                   Rp45,165 M         PT Pembangunan Perumahan
Masjid Raya                         Rp102,030 M       PT Waskita Karya
RSUD Kepri                         Rp132,938 M       PT Duta Graha Indah
Obstacle Bandara Kijang      Rp58 M                PT Alam Baringin Mas
Finishing Kantor Dispenda    Rp32,97 M            PT Hutama Karya



Satu Tanggapan to “Hearing dengan LPJKD Panas”

  1. Hearing LPJKD Panas

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: